9Dnews – Seorang remaja perempuan berinisial A (15 tahun) menjadi korban penyekapan dan eksploitasi seksual anak di bawah umur di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi. Kronologi penyekapan dimulai ketika korban berkenalan dengan seorang pria melalui aplikasi kencan online dan diajak bertemu pada bulan Oktober 2023 yang lalu. “Mereka bersepakat untuk bertemu, dan setelah itu, diajak pergi ke sebuah kontrakan di daerah Ujung Aspal Pondok Gede,” kata Ketua Komisi Nasional Perempuan dan Anak (Komnas PA), Lia Latifah, saat dihubungi oleh wartawan pada Kamis (11/1/2024).
Baca Juga : Ganjar Membuka Kesempatan untuk Merevisi UU Cipta Kerja Setelah Berbicara dengan Buruh di Tegal.
Di dalam kontrakan tersebut, korban ditawari oleh pelaku untuk bekerja dengan janji upah sekitar Rp 1-2 juta per bulan. Pada saat itu, korban menerima tawaran tersebut meskipun tidak mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan. “Ternyata dia disuruh untuk berfoto di kontrakan dengan mengenakan pakaian-pakaian yang sudah disiapkan. Kemudian, foto-foto tersebut disebar melalui aplikasi kencan bernama MiChat,” ungkap Lia. Ternyata, pelaku menjual korban sebagai prostitusi online, dan beberapa pria memesan jasanya kepada pelaku. “Pelanggan pertama datang. Korban ini sangat terkejut dan tidak bisa pergi ke mana-mana. Akhirnya, dia diminta untuk melayani satu pria, dan ternyata masih ada lagi yang datang,” tambah Lia.
Lia menceritakan bahwa A baru berhasil keluar dari kontrakan tersebut setelah dua minggu berada di sana. Namun, ia hanya dibayar Rp 50.000 setiap kali melayani satu pria. Korban akhirnya berpura-pura ingin mengambil pakaian di rumahnya untuk bisa melarikan diri dari kontrakan tersebut. “Korban berbohong dengan alasan ingin mengambil pakaian di rumah. Itu lah saat dia berhasil kabur, dan ini menjadi awal pengungkapan kasus ini,” ucapnya.
Setelah berhasil melarikan diri, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orangtuanya, yang kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi Kota dan Komnas PA. Namun, sayangnya, hingga saat ini belum ada perkembangan yang jelas dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. “Namun, sayangnya hingga saat ini, perkembangan kasus ini belum ada tindakan lebih lanjut dari Polres Metro Kota Bekasi,” kata Lia dengan keprihatinan.
![Agus Rahardjo yang menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015 hingga 2019 sangat mengapresiasi intervensi Istana terhadap lembaga antirasuah tersebut. Agus mengatakan intervensi tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Istana terungkap terlibat dalam skandal e-KTP Agus, termasuk pengusutan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novant. Agus mengakui, Presiden Joko Widodo telah memintanya untuk menghentikan kasus korupsi yang dimulai pada tahun 2017 tersebut. “Saya kira ini pertama kalinya sesuatu yang dilihat banyak orang diungkapkan di media,” kata Agus saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi di acara Rosi yang tayang pada 2 Agustus. di Kompas TV pada Kamis (30/11/2023). Jujur saja, saat kejadian e-KTP itu, saya ditelepon Presiden sendirian. Presiden saat itu didampingi Pak Pratikno (Sekretaris Negara), lanjutnya. Saat itu Agus kaget karena dipanggil sendirian. Sebab biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus. Saat memasuki ruang rapat, Agus melihat Jokowi sudah marah. Agus mengaku awalnya tidak paham dengan apa yang disampaikan Presiden. “Presiden marah dan menginginkannya karena dia baru saja masuk dan berkata, 'Hentikan! '” kata Agus. Usai duduk, Agus paham Jokowi meminta KPK menghentikan peristiwa e-KTP yang menjerat Setia Novant. “Apa, apa yang bisa menghentikannya? “Setelah duduk, saya baru sadar bahwa kasus Pak Setnov itulah yang [Jokowi] suruh berhenti,” ujarnya. Namun, Agus menolak perintah Jokowi. Sebab, surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus e-KTP yang melibatkan tersangka Setia Novant sudah dikeluarkan tiga pekan lalu. Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat itu, belum ada mekanisme perintah penghentian sementara penyidikan (SP3). "Saya bilang apa adanya. Sprindik sudah saya tunjukkan di KPK tiga minggu lalu dan SP3-nya tidak ada. Tidak ada cara untuk menghentikannya," kata Agus. Kasus korupsi e-KTP terus berlanjut hingga Setya Novanto akhirnya divonis 15 tahun penjara pada April 2018 oleh majelis hakim Pengadilan Pidana Korupsi (Tipikol). Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013 yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Menurut Agus, perintah penghentian sementara proses peradilan kasus korupsi e-KTP merupakan upaya untuk menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instrumen kekuasaan. Namun upaya tersebut gagal karena KPK saat itu masih independen.](https://9dnews.info/wp-content/uploads/2023/12/Eks-Ketua-KPK.jpg)
[…] Baca Juga : Kisah Remaja di Bekasi yang Tertimpa Prostitusi Online, Dijajakan oleh Pria yang Dikenal dari “Apl… […]